Politikus Golkar Minta Penuntasan Wisma Atlet

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menuntaskan kasus wisma atlet SEA Games dan kasus Bank Century. Kedua kasus ini dianggap sebagai tolak ukur pimpinan KPK dalam memulihkan independensi lembaga antikorupsi yang sempat diragukan.

"Prioritas kerja pimpinan baru KPK adalah memulihkan independensi KPK dan kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak-pihak tertentu. Agenda kerja yang satu ini sangat berat," kata dia kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin, 5 Desember 2011.

Pekan kemarin, Komisi Hukum DPR akhirnya menyelesaikan pemilihan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Empat pimpinan baru KPK itu adalah Abraham Samad, Bambang Widjajanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Pradja. Mereka akan menemani Busyro Muqodas yang masa jabatannya akan habis pada 2013 nanti. Formasi baru ini akan dipimpin oleh Abraham Samad yang rekam jejaknya dianggap belum teruji dalam hal pemberantasan korupsi.

Bambang mengatakan, formasi baru kepemimpinan KPK menumbuhkan harapan baru, sekaligus juga menimbulkan kemarahan dan kegelisahan pihak-pihak tertentu yang merasa mereka tidak bersih dari perilaku korup. Karena itu, Bambang mengatakan, pimpinan KPK harus membuktikan sepak terjangnya dengan menyelesaikan kasus-kasus besar seperti Century dan wisma atlet.

Soal kasus wisma atlet, Bambang mengatakan, pimpinan KPK baru harus menepis anggapan publik bahwa kasus ini hanya akan berhenti pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Menurutnya, KPK jangan terjebak pada skenario lama seperti yang sudah merebak ini. "Skenario yang saya maksud adalah adanya indikasi bahwa kasus ini dieliminir hanya pada Nazar dan paling jauh Angie (Angelina Sondakh)," ujarnya.

Ia menambahkan, pimpinan KPK harus membuktikan ucapan pimpinan KPK sebelumnya yang menyatakan akan segera ada tersangka baru dalam kasus ini. "Kemarin kan Pak Busyro sempat bilang kalau akan ada tersangka baru. Tapi sampai sekarang mana realisasinya?" tutur Bambang.

Ia mengatakan, DPR akan memantau kinerja 100 hari pimpinan KPK baru ini. Ia berjanji akan menagih janji-janji pimpinan KPK yang mengatakan akan memprioritaskan kasus-kasus besar. "Dua-tiga bulan KPK tetap jalan di tempat, kita akan teriaki. Satu tahun begitu-begitu saja, kita tagih janjinya untuk mundur," ujarnya.